Omnibus Law “Cilaka” dan Mimpi Buruk Kelas Pekerja

Sejak pemerintah menyerahkan draf RUU Cipta Kerja ke DPR pada pekan lalu (12/2) dan membuka aksesnya untuk publik, sejumlah aktivis dan akademisi semakin gencar melontarkan berbagai kritik terkait dengan pasal-pasal yang bermasalah. Pasalnya, keberadaan undang-undang yang sebelumnya bernama RUU Cipta Lapangan Kerja (Cilaka)  ini dinilai mengancam hak-hak pekerja. Sejumlah beleid dalam aturan tersebut dianggap kian melemahkan posisi pekerja. 

Berangkat dari persoalan tersebut, Fraksi Rakyat Indonesia (FRI), koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam acara Konferensi Pers RUU Cilaka, di Jakarta (20/2), menyatakan sikap untuk menolak draft RUU tersebut. Perwakilan dari Sentral Gerakan Buruh Nasional (SGBN) Akbar Rewako mengatakan bahwa RUU Cilaka membuat kehidupan buruh semakin hancur dan melemahkan kesejahteraannya.

Menurutnya, UU No. 13 Tahun 2003 (UU Ketenagakerjaan) yang selama ini menjadi payung hukum ketenagakerjaan di Indonesia saja masih memiliki celah permasalahan yang belum terselesaikan dan tidak terimplementasi dengan baik. Apalagi kini ada RUU Cipta Kerja yang kian memperlemah kesejahteraan buruh.

Setidaknya, Akbar menggarisbawahi dua prinsip utama yang paling mempengaruhi kehidupan buruh, yaitu perihal fleksibilitas hubungan kerja dan upah. Dia melihat bahwa pada dasarnya pengusaha selalu bermasalah pada dua poin tadi. Misalnya saja perihal pesangon.

“Kalau kita lihat dari pasal-pasal atau isi-isi yang lain, sebenarnya pesangon itu akan hilang dengan sendirinya ketika hubungan kerjanya itu dalam status PKWT atau pekerja kontrak. Karena di RUU Cilaka itu yang berhak mendapatkan pesangon adalah pekerja atau buruh atau karyawan yang mempunyai status kerja PKWTT atau pekerja tetap,” imbuhnya.

Akbar juga menyoroti soal upah. Jika dalam UU No. 13 2003 penentuan upah itu berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL), sementara dalam RUU Cilaka hanya berdasarkan satuan kerja dan satuan waktu.

“Makna kami, satuan waktu itu adalah upah yang konsepnya per jam yang sangat mereduksi kehidupan teman-teman buruh. Ini juga berkaitan dengan konsep upah minimum provinsi yang akan diatur dan tidak lagi menggunakan upah minimum kabupaten/kota maupun sektoral,” ujar Akbar.

Terkait dengan fleksibilitas hubungan kerja, Omnibus Law Cipta Kerja menghapus pasal 59 UU Ketenagakerjaan yang mengatur jenis dan sifat pekerjaan apa saja untuk pekerja kontrak. Dengan dihapusnya pasal ini dalam Omnibus Law, perusahaan bisa saja merekrut pekerja dengan status kontrak dan tidak pernah mengangkat pekerja tetap untuk meminimalisir pengeluaran.

Selain itu, menurut Akbar, outsourcing dalam RUU Cilaka juga berpotensi dipergunakan pada semua jenis pekerjaan.

“Bagi kami, outsourcing itu adalah bentuk perbudakan modern. Karena dia ‘memperdagangkan’ orang. Jadi ada orang hidup, bisa kaya, dari keringat dan kerja orang lain,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (SINDIKASI) Ellena Ekarahendy mengatakan bahwa peraturan mengenai kontrak––jika RUU Cilaka disahkan––memungkinkan terjadinya gelombang di mana pekerja akan secara permanen jadi pekerja temporer. Menurut Ellena, saat ini pekerja muda menjadi sangat sulit mendapatkan daya tawar untuk menjadi pekerja tetap.

“Ini yang dihadapi setidaknya pada teman-teman SINDIKASI, kurang lebih ada 200-an anggota yang kebanyakan bekerja di industri media dan industri kreatif. 61%-nya PKWT,” ujarnya.

Ellena juga menyoroti perihal jam kerja yang menjadi sangat panjang. Di dalam UU No. 13 2003, jam lembur maksimal 3 jam untuk satu hari dan seringkali tidak dibayar. Kini dalam Omnibus Law Cilaka, menjadi 4 jam. Penambahan jam lembur ini bisa dilegitimasi untuk bekerja selama 12 jam––8 jam kerja wajib dan 4 jam kerja lembur.

Meskipun ada pasal RUU Cilaka yang menyebutkan bahwa pekerja berhak atas hak istirahat, namun hal itu kontradiktif dengan pasal lainnya. Sebab dalam pasal lainnya menyebutkan bahwa waktu istirahat minimal 1 hari untuk 6 hari kerja dalam seminggu. Oleh karenanya, ia menilai kondisi tersebut seperti perbudakan modern dengan 12 jam kerja sehari.

“Dalam kasus-kasus yang diterima SINDIKASI, dengan alasan ekonomi digital dan fleksibilitas ini banyak sekali yang lembur tidak dibayar, dan ini justru dilegitimasi oleh Undang-Undang (Cilaka) ini,” tegasnya.

 

Mengancam Hak Buruh Perempuan

Selain pekerja muda, kualitas kehidupan buruh perempuan juga akan semakin dirugikan. Menurut Sekretaris Nasional Perempuan Mahardhika Mutiara Ika Pratiwi, masih banyak buruh perempuan yang menerima upah di bawah upah minimum. 62,4% menerima upah sesuai UMP, 26,8% menerima upah di bawah minimum, dan 10,9% tidak mampu mengidentifikasi jumlah upahnya karena bergantung pada target harian.

“RUU Cilaka ini menghancurkan tubuh perempuan, memiskinkan dan menjauhkannya dari akses pemberdayaan,” ujar Ika dalam konferensi pers di Walhi Nasional, Jakarta, Kamis (20/2).

“RUU ini tidak hanya mengatur tentang upah, seperti bagaimana seseorang memperoleh gaji.  Jika dilihat dari perspektif perempuan, upah ini sebenarnya adalah kuasa perempuan. Bagaimana dia bekerja, bagaimana kehidupan dalam dunia kerja, ini juga sangat berpengaruh pada perempuan untuk mendapatkan kuasanya,” tandasnya.

Ika mengingatkan, saat KTT G20 Presiden Jokowi menyatakan dengan lugas bahwa pemberdayaan perempuan merupakan salah satu hal yang akan dilihat penting oleh negara. Oleh sebab itu, pemberdayaan ekonomi terhadap perempuan juga dipandang sebagai prioritas negara.

“Saya bisa bilang bahwa komitmen pemberdayaan perempuan adalah omong kosong belaka ketika dihadapkan dengan wacana RUU Cilaka yang mengabaikan hak rakyat dan hak perempuan itu sendiri,” jelas Ika.

Perempuan terjerumus dalam situasi kerja yang tidak manusiawi karena target dan jam kerja yang panjang, upah yang seringkali jauh dari standar hidup layak, kemudian status kerja yang tidak jelas––kontrak, borongan, harian, atau bahkan tidak diakui seperti pekerja seperti yang dialami Pekerja Rumah Tangga (PRT). Ketimpangan relasi tersebut menyebabkan perempuan semakin rentan mengalami kekerasan fisik dan seksual, seperti pemerkosaan dan pelecehan seksual ketika sedang bekerja

Ika menegaskan bahwa RUU Cilaka––yang mempunyai semangat fleksibilitas dan menghendaki eksploitasi tanpa batas––sangat bertentangan dengan pemenuhan hak perempuan. RUU ini tak menyebutkan hak-hak khusus perempuan, seperti hak cuti haid dan hak cuti hamil. Hak perempuan pada dasarnya menuntut agar tetap diupah dengan layak ketika hamil, melahirkan, dan menyusui atau dalam situasi bekerja yang tidak produktif.

Selain itu, hak cuti untuk mengurus dan menyelesaikan kasus pelecehan atau kekerasan seksual maupun KDRT pada pekerja perempuan juga perlu dilihat sebagai bagian dari hubungan industrial. Ini yang tertuang dalam semangat RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) dan Konvensi ILO 190. Tetapi sejak ada wacana RUU Cilaka, semangat positif seperti itu jadi menguap.

“Jadi, cuti-cuti seperti itu––yang sebenarnya dilindungi atau dijamin dalam RUU PKS––yang bermanfaat bagi teman-teman pekerja perempuan untuk mengurus kasus dan sebagainya, ini juga tidak ada di RUU Cilaka. Cuti-cuti untuk perempuan yang sudah jelas ada di UU No. 13 Tahun 2003 saja (masih) dikaburkan,” tegas Ika.

 

Peliput dan Penulis: Rizka Khaerunnisa dan Dana Pratiwi

Kirim Komentar

*Please complete all fields correctly

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Artikel Lainnya

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!