Buruh Perempuan Korban KDRT; Ilusi antara Ruang Kerja dan Keluarga

Kamis (13/02), Perempuan Mahardhika mengadakan launching penelitian dan diskusi publik berjudul “Kekerasan Sistematis yang Melanggengkan Penaklukan Perempuan” di YLBHI, Jalan Dipenogoro, Jakarta. Secara umum, penelitian ini membahas problem KDRT yang dialami buruh perempuan serta relasi yang tak imbang antara ruang kerja dan keluarga.

Penelitian yang dilakukan selama empat bulan (September sampai dengan Desember 2019) ini melibatkan 26 narasumber buruh perempuan yang pernah maupun yang sedang mengalami kekerasan oleh pasangannya. Mereka bekerja di industri garmen, tekstil, dan pekerja rumahan yang tersebar di tiga wilayah pulau Jawa, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah.

 

(Suasana diskusi publik oleh Perempuan Mahardhika, Kamis (13/02), di YLBHI, Jalan Diponegoro, Jakarta)

Dalam diskusi, Vivi Widyawati sebagai Koordinator Program Penelitian mengungkapkan bahwa isu perburuhan harus menempatkan KDRT yang dialami buruh perempuan sebagai problem yang sama krusialnya seperti isu pengupahan, PHK, serta sistem kerja yang selama ini telah diperjuangkan oleh serikat buruh dan bukan menyederhanakannya ke dalam ranah privat semata. Sebab sesungguhnya, antara ruang kerja dan keluarga punya relasi yang timbal-balik.

Kehidupan modern berusaha memberi batasan antara wilayah rumah dan wilayah kerja, tetapi pada kenyataannya pemisahan ini tak bisa dilakukan secara total. Batas-batas ini menjadi permasalahan dan pertanyaan bagi kita, siapakah yang berhak menetapkannya, seberapa ketat pemisahan kedua wilayah tersebut, dan bagaimana konsekuensinya.

Di sisi lain, pemisahan kedua wilayah ini hanya dijadikan dalih pengabaian keselamatan kerja bagi buruh yang mengalami KDRT. Korporasi memandang bahwa KDRT merupakan urusan privat sehingga hal itu di luar tanggung jawabnya. Dalih seperti ini menunjukkan bagaimana putaran mekanisme yang hanya mengedepankan target pencapaian kerja alih-alih memperhatikan kesejahteraan para buruhnya. Ketidakpedulian perusahaan terhadap permasalahan KDRT semakin membuka peluang lebar atas kekerasan yang lebih sistematis.   

Perlu dicatat, KDRT yang terjadi tidak berhenti di dalam rumah atau ruang tertutup saja. Dalam banyak kasus, KDRT juga bisa melebar ke ruang publik ataupun wilayah kerja, seperti penganiayaan oleh pasangan di tempat kerja, penguntitan dan ancaman terhadap korban maupun rekan-rekan korban di tempat kerja, hingga yang paling fatal pembunuhan korban oleh pasangannya di tempat kerja.

Belum lagi jika korban KDRT memperoleh tekanan langsung dari atasannya, seperti memarahi korban akibat kinerja yang buruk, dampak psikis pada korban justru bertambah berkali-kali lipat. Sebagai contoh yang diceritakan oleh seorang narasumber dalam kutipan berikut.

“Pertengkaran hebat terjadi antara saya dan suami, membuat saya jadi sering menangis dan tidak tidur dan di tempat kerja saya pun jadi sakit kepala dan lemas, saya pun mengkonsumsi beberapa obat sakit kepala yang dosisnya lebih tinggi agar saya sanggup menyelesaikan pekerjaan sampai jam kerja berakhir.” (Sari) (Dikutip dari makalah Refleksi dan Upaya Peningkatan Keselamatan serta Pemilihan bagi Buruh Perempuan yang Mengalami KDRT)

Meski beberapa perusahaan berusaha memberi fasilitas konseling untuk menurunkan dampak  gangguan kerja, kenyataannya upaya tersebut dilakukan demi kestabilan dan kelancaran bisnis di pasar. Tak banyak perubahan signifikan yang bisa didorong selama korporasi selalu berorientasi pada keuntungan kapital. Perusahaan bisa dengan mudahnya memecat buruh yang bermasalah meski ia korban KDRT dan kembali merekrut buruh baru dengan sistem kontrak.

Pasar tenaga kerja dengan sistem fleksibel menambah situasi yang rapuh bagi buruh. Ini memungkinkan PHK secara sepihak lebih mudah terjadi. Buruh kontrak tak punya jaring keamanan dari perusahaan yang mempekerjakannya. Perusahaan lebih sering memanfaatkan sistem kontrak ini untuk menekan biaya pengeluaran atas nama pertumbuhan ekonomi korporasi.

Meski beberapa perusahaan berusaha memberi fasilitas konseling untuk menurunkan dampak  gangguan kerja, kenyataannya upaya tersebut dilakukan demi kestabilan dan kelancaran bisnis di pasar. Tak banyak perubahan signifikan yang bisa didorong selama korporasi selalu berorientasi pada keuntungan kapital. Perusahaan bisa dengan mudahnya memecat buruh yang bermasalah meski ia korban KDRT dan kembali merekrut buruh baru dengan sistem kontrak.

Pasar tenaga kerja dengan sistem fleksibel menambah situasi yang rapuh bagi buruh. Ini memungkinkan PHK secara sepihak lebih mudah terjadi. Buruh kontrak tak punya jaring keamanan dari perusahaan yang mempekerjakannya. Perusahaan lebih sering memanfaatkan sistem kontrak ini untuk menekan biaya pengeluaran atas nama pertumbuhan ekonomi korporasi.

Fakta eksploitasi “khas” korporasi juga bisa dilihat dari mekanisme kerja pada buruh perempuan rumahan. Mereka rela membagi ruang keluarga di rumahnya sendiri (wilayah privat) untuk mengerjakan pekerjaan dari pabrik. Siasat kolonisasi dan ekspansi ruang kerja seperti ini membuat perusahaan terbebas dari konsekuensi dan tanggung jawab.

Tampak jelas bahwa korporasi hanya “memain-mainkan” batas kedua wilayah antara tempat kerja dan rumah. Entah itu dengan pemberian batas yang ketat ataupun longgar, korporasi selalu punya celah untuk memanfaatkan situasi dengan mempertahankan kuasanya dalam rantai kapital. Buruh perempuan selalu berada di posisi yang dirugikan dan dipaksa untuk menanggung beban atas relasi ruang kerja dan keluarga yang tak adil.

Di luar dari mekanisme dan sistem di pasar kerja yang bersifat menindas, tempat kerja sesungguhnya bisa menjadi tempat “pelarian sejenak” bagi para korban KDRT. Para narasumber di dalam penelitian menuturkan bahwa tempat kerja dipilih sebagai salah satu tempat aman saat mereka mengalami kekerasan di rumah. Tempat kerja dipandang sebagai sarana mengalihkan perhatian dari permasalahan rumah tangganya. Di tempat kerja, setidaknya, mereka bisa bertemu dengan sesama buruh perempuan dan menemukan makna yang tak bisa didapatkan di dalam rumah.

Selama berlangsungnya diskusi publik, banyak buruh perempuan yang mengeluarkan keluhan tentang betapa lemahnya perlindungan korban KDRT. Di satu sisi, sesama rekan kerja di serikat buruh ingin membantu korban keluar dari lingkaran KDRT, namun di sisi lain mereka mendapat ancaman dari pelaku.

Mengingat betapa eksploitatifnya korporasi, organisasi pekerja mernjadi salah satu harapan agar isu KDRT tak menjadi isu yang terbelakang. Sebagai catatan tambahan, serikat buruh juga perlu menginternalisasi nilai-nilai kesetaraan gender di dalam struktur organisasinya. Sebab beberapa serikat buruh masih ada yang mengutamakan peran laki-laki dan menempatkan buruh perempuan pada jabatan organisasi yang mengarah ke urusan “domestik”, seperti bendahara dan sekretaris, ketimbang mempercayakan buruh perempuan terlibat aktif pada titik-titik vital perjuangan.

(Instalasi yang menggambarkan perempuan berdiri di antara ruang keluarga dan ruang kerja di YLBHI, Jalan Diponegoro, Jakarta, Kami (13/02))

 

Jalan Berliku Memutus Rantai Kekerasan

Dalam rantai KDRT setidaknya terdapat empat ruang lingkup yang harus diubah secara bersamaan, meliputi kesadaran personal, relasi interpersonal, relasi antarkelompok, dan lingkup negara-bangsa berupa pengambilan arah kebijakan dan regulasi. Empat lingkup ini tak bisa berjalan sendiri-sendiri. Seandainya dalam ranah regulasi sudah kuat, tidak lantas hal ini bisa mengubah tiga lingkup yang lain.

KDRT merupakan kekerasan yang sistematis, terutama karena nilai-nilai patriarki telah meresap dalam kehidupan perempuan sejak kecil hingga dewasa. Hambatan ini adalah hal yang paling sulit dilawan sehingga mereka tak berdaya membebaskan diri dari jerat dan siklus kekerasan.

Jika ditilik, para narasumber berasal dari latar belakang pendidikan yang bervariasi, mulai dari tingkat SD hingga Perguruan Tinggi. Itu berarti, seorang perempuan berpendidikan tak otomatis mampu membebaskan dirinya sendiri dari rantai kekerasan. Dengan kata lain, meski dirinya sudah membekali diri dengan pengetahuan gender, semua itu tak serta-merta bisa diubah jika masyarakatnya masih memegang teguh nilai patriarki. Seorang korban KDRT tak akan bisa memberi perlawanan sendirian.

Usia pernikahan yang dipertahankan narasumber rata-rata 11,6 tahun dengan rentang 1 – 24 tahun. Durasi waktu yang tampak cukup melelahkan. Bentuk kekerasan yang dialami buruh perempuan juga beragam, tetapi pada hakikatnya merebut kebebasan dan nilai-nilai kemanusiaan mereka. Kekerasan itu mencakup penganiayaan dan penyiksaan fisik, psikologis dan emosional, verbal, penganiayaan seksual, penelantaran ekonomi, dan kuasa serta kendali berupa pemantauan, ancaman, dan isolasi yang dilakukan oleh pasangan.

Yang mengherankan, kenapa para korban mau mempertahankan pernikahannya selama bertahun-tahun? Padahal para narasumber menyadari betul bahwa kekerasan itu bisa mengancam kehidupannya, pekerjaannya, dan anak-anaknya.

Adanya rasa hormat dan cinta yang kuat kepada suami sebagai kepala rumah tangga menjadi hambatan utama mengapa mereka sulit keluar dari kerangkeng yang beracun. Rasa hormat dan cinta ini bahkan mampu mengalahkan rasa sakit dan penderitaan yang mereka alami. Jika membangkang dan melawan, mereka takut berdosa. Mereka juga merasa perlu melindungi aib suami dan keluarganya. Masih menguatnya norma bahwa perceraian harus diinisiasi pihak laki-laki juga membuat mereka jadi semakin pasif, hanya menunggu, bahkan menahan dirinya ketika sang suami tidak mau diceraikan.

Faktor kedua, mereka jadi kehilangan kepercayaan diri sebagai akibat dari kekerasan yang cukup intens. Mereka cenderung menyalahkan diri sendiri dan menerima bentuk kekerasan sebagai “hukuman” karena tidak melayani suami dengan baik. Mereka juga tak percaya diri atas kemampuan ekonomi mereka sendiri, agar menjadi perempuan berdaya dan independen dengan tidak bergantung kepada suami.

Faktor terakhir berkaitan dengan langgengnya seksisme di lingkungan masyarakat, dunia kerja, serikat buruh, teman-teman kerja, dan keluarga terdekat. Perempuan kerap ditempatkan sebagai yang bersalah sehingga tidak perlu ditolong, hanya diminta bersabar, bahkan menggunjingkan apa yang dialami korban.

 

Refleksi 15 Tahun UU PKDRT

Indonesia sebetulnya punya sedikit kemajuan karena telah mengakui KDRT sebagai jenis kekerasan terhadap perempuan. Langkah ini sudah dibarengi dengan disahkannya UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) 15 tahun yang lalu. Sejak saat itu negara wajib memberi perlindungan bagi setiap korban kekerasan rumah tangga.

Ratna Batara Munti dari Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan mengatakan bahwa sejak UU PKDRT disahkan pada 2004, perubahan yang signifikan tak banyak terjadi. Malah jika dibandingkan sebelum UU tersebut disahkan, situasi saat ini sama-sama tak menggembirakan. Andy Yentriyani (Komnas Perempuan) juga berpendapat demikian. Sejatinya UU PKDRT merupakan pencapaian yang progresif, namun sayangnya hanya tampak di permukaan dan rapuh dari dalam sehingga pergerakannya pun mudah goyah dan mundur.

Memang, sekarang orang-orang mulai berani bersuara dan melapor jika terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga, tetapi pada kenyataannya masih banyak kasus pelaporan yang tidak tertangani. Catatan Tahunan (Catahu) Komnas Perempuan tahun 2019 menunjukkan bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga/Relasi Personal (KDRT/RP) masih menempati posisi yang paling menonjol dari semua jenis kekerasan terhadap perempuan, menyentuh angka 71%, namun hanya 3% yang dilaporkan ke lembaga layanan yang sampai ke pengadilan. Ini menjadi catatan penting untuk merefleksi dan memeriksa ulang instrumen apa yang berlubang.

Sangat disayangkan bahwa UU PKDRT belum ditopang oleh daya dukung masyarakat yang kuat. Langgengnya anggapan bahwa KDRT hanya milik privat dan tabu untuk dibicarakan semakin membuat keadaan jadi stagnan. Anggapan ini juga diamini oleh lingkaran-lingkaran terdekat dalam kehidupan korban mulai dari keluarga terdekat, struktur birokrasi yang paling mudah dicapai seperti tingkat RT/RW, lingkungan kerja, hingga serikat buruh.

Maka dari itu, perubahan harus dilakukan secara sistemik dan berkelanjutan. Pencegahan dan penanganan KDRT tak berhenti dalam wilayah atap rumah. Semua pihak harus mengakui KDRT sebagai kekerasan dalam dunia kerja sebagaimana semangat yang diusung Konvensi ILO 190 tentang Kekerasan dan Pelecehan dalam Dunia Kerja, seperti tertuang dalam bunyi berikut.

“Memperhatikan bahwa kekerasan dalam rumah tangga dapat berdampak pada pekerjaan, produktivitas, kesehatan, dan keselamatan, dan bahwa pemerintah, organisasi pengusaha dan organisasi pekerja, dan lembaga-lembaga pasar tenaga kerja dapat membantu, sebagai bagian dari langkah-langkah lain, untuk mengenali, menanggapi, dan menangani dampak kekerasan rumah tangga.”

Kerja bersama untuk mengatasi permasalahan KDRT harus dilakukan pemerintah (dari tingkat pusat hingga RT/RW), perusahaan, dan serikat buruh. Bagaimanapun rantai-rantai yang melanggengkan kekerasan rumah tangga harus diputus dan diakhiri. Penentuan arah kebijakan dan regulasi yang berpihak pada korban setidaknya bisa memperbaiki celah demi celah keadaan yang terlanjur memburuk dan memberi hawa positif untuk kemajuan hidup perempuan. Jangan sampai kita mengalami kemunduran.

 

*Disarikan dari makalah Refleksi dan Upaya Peningkatan Keselamatan serta Pemilihan bagi Buruh Perempuan yang Mengalami KDRT dan diskusi publik Kekerasan Sistematis yang Melanggengkan Penaklukan Perempuan oleh Perempuan Mahardhika.

 

Penulis: Rizka Khaerunnisa (19 Februari 2020)

Kirim Komentar

*Please complete all fields correctly

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Artikel Lainnya

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!