Akses Kerja Penyandang Disabilitas: Apakah Masih Terbatas?

“Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier  yang  adil  dan  tanpa Diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas.” 

 

Begitulah bunyi dari Pasal 45 Undang-Undang no. 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Melalui UU tersebut pemerintah menjamin penyandang disabilitas untuk bisa mendapatkan hak-haknya, termasuk untuk bekerja tanpa diskriminasi. Diskriminasi disabilitas, atau dapat disebut juga diskriminasi difabel, terjadi ketika ada pembedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar keterbatasan fisik, intelektual, dan/atau sensorik yang seseorang miliki. 

Kini pertanyaannya adalah apakah benar pemerintah sudah berhasil menerapkan dunia kerja yang bebas dari diskriminasi disabilitas? Atau malah akses kerja penyandang disabilitas masih terbatas?

 

Penyerapan kerja penyandang disabilitas ternyata masih rendah

Menurut data dari BPS pada tahun 2018, hanya terdapat 0,31% pekerja yang menyandang disabilitas. Angka tersebut bahkan turun di tahun 2019 menjadi 0,28%. Padahal menurut pasal 53 Undang-Undang no. 8 tahun 2016, disebutkan bahwa kantor pemerintah, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD wajib mempekerjakan paling sedikit 2% penyandang disabilitas. Sedangkan untuk kantor swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% penyandang disabilitas. Jadi seharusnya terdapat minimal 3% pekerja indonesia dengan disabilitas yang berstatus buruh/karyawan/pegawai. 

Kembali lagi ke data BPS pada tahun 2018 dan 2019, berikut adalah rincian distribusi status pekerjaan penyandang disabilitas di Indonesia:

Dari tabel tersebut terlihat bahwa ternyata lebih dari 50% pekerja penyandang disabilitas memiliki usahanya sendiri. Hanya 20%-nya saja yang merupakan buruh/karyawan/pegawai. Lalu 15%-nya merupakan pekerja keluarga/tidak dibayar dan 10% sisanya adalah pekerja bebas. Hal ini menunjukan bahwa masih sangat sedikit penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal.

 

Kisah diskriminasi penyandang disabilitas ketika melamar kerja

Salah satu contoh konkrit sulitnya penyandang disabilitas mendapatkan pekerjaan terjadi di tahun 2019. Dimana seorang dokter gigi bernama Romi Syofpa Ismael (Romi) digagalkan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) oleh Bupati Solok Selatan lantaran menyandang disabilitas. 

Lain lagi yang terjadi pada Takwani Suci Prestanti (Suci), seorang sarjana perempuan yang telah lulus kuliah di jalur pendidikan formal pada tahun 2016, namun baru mendapatkan pekerjaan di tahun 2019. 

“Lulus kuliah tahun 2016 dan baru kerja pada 2019. Hampir tiga tahun (tidak dapat kerja). Hampir 50 pekerjaan saya daftar dan hasilnya nihil. Mungkin sampai satu, dua, tiga tahap terus tidak ada kepastian. Sulit sekali,” ungkap Suci.

Kisah dokter Romi dan Suci hanya merupakan sedikit contoh dari diskriminasi difabel yang terjadi di dunia kerja. Masih banyak cerita-cerita diskriminasi difabel yang tidak terpublikasi. 

Hingga saat ini pun pemerintah belum mempunya data pasti berapa jumlah kantor/perusahaan yang mematuhi undang-undang tersebut. Jika data saja tidak ada, tentu entah apakah kita bisa berharap pemerintah dapat memberikan sanksi kepada kantor/perusahaan yang melanggar undang-undang tersebut, bukan?

 

Dukungan untuk membangun dunia kerja yang inklusif bagi penyandang disabilitas

Meskipun angka partisipasi kerja penyandang disabilitas masih rendah, namun bukan berarti tidak ada harapan bagi penyandang disabilitas untuk bekerja. Sudah banyak inisiatif sosial yang akhirnya digalakan oleh masyarakat agar tercipta dunia kerja yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Salah satunya adalah https://kerjabilitas.com/, sebuah jaringan sosial karir yang menghubungkan penyandang disabilitas dengan penyedia kerja inklusi di Indonesia. 

Selain itu, untuk instansi atau perusahaan yang ingin memulai mempekerjakan penyandang disabilitas, ILO menyediakan pedoman mengenai Pengelolaan Penyandang Disabilitas di Tempat Kerja sesuai dengan konvensi ILO no. 159 tahun 1983. Pedoman tersebut bertujuan untuk membantu instansi atau perusahaan agar dapat meningkatkan peluang kerja bagi penyandang disabilitas; mengusahakan adanya tempat kerja yang aman, mudah dicapai dan sehat; meminimalisir biaya pengusaha yang mempekerjakan penyandang disabilitas; serta memaksimalkan sumbangan yang dapat diberikan pekerja penyandang disabilitas kepada perusahaan.

 

Ditulis oleh Fildza

Sumber:

  1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
  2. Indikator Pekerjaan Layak di Indonesia 2019 – BPS
  3. Penolakan Dokter Disabilitas, Komitmen Hapus Diskriminasi Disoal – Tirto.id
  4. Kisah Penyandang Disabilitas Mencari Kerja: ‘Hampir 50 Kali Melamar Lowongan tapi Hasilnya Nihil’ – BBC News
  5. Pedoman ILO: Pengelolaan Penyandang Disabilitas di Tempat Kerja sesuai

Kirim Komentar

*Please complete all fields correctly

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Artikel Lainnya