TURC ZOOM – Rilis Hasil Survei Kondisi Pekerja dan Kehidupan Pekerja di Tengah Pandemi COVID-19

Pada tanggal 17 Mei 2020, Never Okay Project mengikuti Media Briefing: Rilis Hasil Survei Kondisi Pekerja dan Kehidupan Pekerja di Tengah Pandemi COVID-19. Seperti yang kita tahu, pandemi COVID-19 ini mengubah banyak hal dalam sektor ketenagakerjaan. Kegiatan ini memaparkan hasil survei yang telah dilakukan oleh Trade Union Rights Centre secara daring untuk melihat kondisi dan kehidupan pekerja di tengah pandemi COVID-19. Trade Union Rights Centre (TURC) adalah NGO yang merupakan pusat studi dan advokasi perburuhan untuk mendukung peran serikat pekerja dalam memperjuangkan hak-hak buruh serta kesejahteraan bagi buruh dan keluarganya. 

Survei ini berlangsung dalam periode 1 – 11 Mei 2020, yang telah diisi 655 responden dalam sektor formal dan tersebar di 24 provinsi. Survei ini bertujuan untuk mengetahui gambaran variasi dampak pandemi saat COVID-19, hal ini disebabkan oleh celah atau gap sumber data yang diperoleh dan dipaparkan pemerintah mengenai dampak pandemi COVID-19 terhadap pekerja. Ada tiga aspek utama dalam survei ini yaitu kondisi kerja ditengah COVID-19, respon pekerja terhadap kebijakan kartu pra kerja, dan tanggapan pekerja terhadap kebijakan Kemenaker mengenai THR. 

 

  1. Kondisi Kerja

 

Anang F Sidik selaku staff data academy TURC memaparkan hasil temuan survei yang rentang demografi wilayahnya tersebar di seluruh Indonesia dengan mayoritas di Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Jawa Tengah dalam aspek kondisi kerja di tengah pandemi COVID-19 yakni, 68% perusahaan menutup kegiatan sementara selama COVID-19, namun paling besar dari responden tetap masuk bekerja dengan upah penuh (38%) dan dirumahkan dengan upah tidak penuh (21%). Kemudian dampak PHK di sektor TGSL (Tekstil, Garmen, Sepatu, dan Alas Kaki) terlihat menonjol dari sektor lain sebesar 32% tanpa pesangon dan 40% dengan pesangon dibandingkan sektor industri lainnya. Sedangkan yang terdampak work from home (WFH) dengan upah tidak penuh paling besar pada sektor Informasi dan Telekomunikasi (50%). Temuan lainnya yang menarik dari kondisi kerja selama pandemi COVID-19 yakni, calon kelas menengah (aspiring middle class) dimana >10% terancam menjadi kelompok miskin dan >10% menjadi kelompok rawan (vulnerable). 

 

 

2. Jaminan Perlindungan Sosial (Kartu Pra Kerja, Jaminan Hari Tua (JHT), dan THR

a. Kartu Prakerja

 

Seperti yang kita tahu, kartu pekerja menjadi upaya pemerintah dalam memberi bantuan untuk para pekerja yang terdampak pandemi COVID-19. Namun berdasarkan hasil survei ditemukan bahwa sebagian besar responden merasa program ini tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. Hal ini ditunjukkan dengan angka sebesar 42% responden tidak mengetahui tentang program ini, 58% mengetahui tetapi tidak semuanya memiliki pemahaman terhadap manfaat kartu pra kerja. Pun sosialisasi program pra kerja yang dilakukan pemerintah dianggap kurang efektif juga prosedur yang berbelit sehingga pekerja kurang memahami dan ragu untuk mendaftar program pra kerja bahkan tidak berminat mendaftar. 

Andriko Otang selaku ketua Trade Union Rights Centre menjelaskan perlunya evaluasi kembali program kartu pra kerja yang dilaksanakan. Materi program ini dianggap menggeneralisasi korban PHK memiliki tingkat pendidikan tinggi. Seperti contoh, pekerja dengan pendidikan mayoritas SMA dan SMP dirasa tidak sesuai dengan materi pelatihan. Maka dari itu Trade Union Rights Centre menyarankan pemerintah benar-benar memperhatikan asesmen kebutuhan pekerja terutama pada dimensi upskilling dan reskilling. Otang (2020) menyarankan agar pemerintah menunda program kartu pra kerja dan sambil mendesain ulang program kartu pra kerja yang terkesan cukup dipukul rata ke berbagai kalangan secara online, dan anggaran tersebut dapat dialokasikan ke bantuan sosial tanpa syarat dari pemerintah. 

Saran dari responden untuk pemerintah dalam menghadapi dampak COVID-19 adalah dengan langsung memberikan bantuan tanpa syarat atau dana dialokasikan untuk bantuan sosial.

 

 

 

b. Tunjangan Hari Raya dan Jaminan Hari Tua

 

Selain soal kartu pra kerja, mayoritas responden setuju apabila pemerintah memperbolehkan pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) bagi para pekerja yang terdampak dirumahkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dipaparkan juga ketidaksetujuan responden apabila pembayaran THR dicicil oleh perusahaan karena THR dianggap merupakan fix cost yang sudah perusahaan-perusahaan canangkan tiap tahunnya. Namun, sebagian dari responden yang setuju THR boleh dicicil namun dalam rentang waktu kurang hingga 3 bulan. Berdasarkan analisis TURC menganggap persepsi responden yang setuju dengan pembayaran THR boleh dicicil telah mengetahui bahwa kondisi perusahaan yang terdampak pandemi COVID-19. Selain itu TURC melihat celah dari SE Menaker yang memperbolehkan mencicil THR dengan persyaratan yang berlaku bagi perusahaan, namun di lapangan TURC menemukan kasus dimana kurangnya peran pemerintah untuk memantau prosedur yang dijalankan perusahaan untuk mencicil THR sesuai dengan aturan yang berlaku. 

 

Akhir kata, diharapkan hasil survei ini bisa menjadi rekomendasi pemerintah dalam membuat regulasi agar data perusahaan yang menerima insentif dibuka secara publik, policy brief kepada pemerintah dan stakeholder terkait sehingga harapannya setiap rupiah yang dikeluarkan dari dana APBN memiliki manfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan perekonomian negara khususnya di tengah kondisi pandemi COVID-19. 

 

Ditulis oleh Claudy 

Kirim Komentar

*Please complete all fields correctly

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Artikel Lainnya